Rapat Evaluasi PT. CIPTA PUNDITA MAS

Bantaeng (28/1/2019), Rapat Evaluasi terkait Pembangunan Perumahan Tanetea Mas yang berlokasi di Desa Nipa-Nipa Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng oleh PT. CIPTA PUNDITA MAS bertempat di ruang rapat Setda Kab. Bantaeng pada hari Kamis, 24/1/2019 dihadiri Asisten II Bidang Ekbang Kab. Bantaeng (Syamsul Suli, SE., M.M.) selaku pimpinan rapat, Manager PT. Cipta Pundita Mas, Kadis DPMPTSP, PDAM, BPN, Kadis Lingkungan Hidup, Camat Pa'jukukang, Bidang Tata Ruang, Kades Nipa-Nipa, Dinas Pertanian, Bidang Perizinan, Bidang Perencanaan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Bidang Pendapatan.

Syamsul Suli mengatakan sangat mengapresiasi adanya pembangunan perumahan ini karena letaknya di Kota Kec. dan dekat dengan akademik, berharap perumahan yang nantinya akan dibangun di jalan poros banyorang tsb berdampak positif bagi Kota Kec. dari segi Pajak dan PPHTB. Diharapkan pula masukan dari tim teknis di rapat evaluasi ini untuk menyatukan persepsi, apa yang menjadi persyaratan di OSS harus dipenuhi dan semua proses perizinan berawal dari pemerintah daerah setempat dulu ujar Kadis DPMPTSP (Muh. Tafsir).

Matius Manda (PDAM) menyarankan ketika developer atau pengembang akan membangun perumahan sebaiknya melibatkan PDAM mengenai sistem jaringan perpipaan yang berdasarkan SOP. menurut pihak BPN (Khaerani) IPPT harus diperhatikan apakah sudah ada?. Ada beberapa point yang disampaikan oleh Kadis Lingkungan Hidup (H. Abdullah Taibe) salah satunya sebaiknya pengembang terus melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang mana apakah ada kelayakan lingkungan di dokumen UKL/UPL. H. Jamaluddin, S. (Camat Pa'Jukukang) mengharapkan memperhatikan pembuangan limbah dan menggunakan tenaga kerja lokal.

Dari Bidang Tata Ruang (Hj. Titin Supriatin) mengatakan kelengkapan penting seperti drainase dan harus jelas di dalam map perumahan, harus ada kolam retensi untuk menghindari limbah yang langsung ke sungai dan ada saluran irigasi teknis terdapat di lokasi yang berasal dari desa Balang Loe. Suardi (Kades Nipa-Nipa) sangat mengapresiasi pembangunan perumahan di wilayahnya yang mana pengembang dapat memperdayakan tenaga lokal. Pertanian hanya berdasarkan rekomendasi dari pemerintah setempat kemudian mengeluarkan pertimbangan teknis layak atau tidak layak, ujar Junusi (Dinas Pertanian).

Mahatir, SH. dari Bidang Perizinan berujar permasalahan yang timbul jika mengakses ke OSS adalah belum adanya RDTR di setiap wilayah kecamatan. Dari beberapa point yang di sampaikan Bidang Perencanaan yang sangat penting perlu diperhatikan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mana bahwa setiap perusahaan wajib melaporkan LKPM setiap 3 bulan sekali, jika tidak melaporkan maka perusahaan di tutup, ujar Ahmad Yani, SE., MM. Program pemerintah sejuta rumah terdapat banyak kemudahan yang diberikan pemerintah seperti bantuan pembangunan jalan, pemberian insentif dari pemerintah untuk rumah non subsidi, ujar Suryanarti Sultan (Dinas Perumahan dan Pemukiman). 

Batasan harga jual untuk perumahan non subsidi yang dikeluarkan pemerintah adalah 136 juta kata Tajuddin, SE., dari Bidang Pendapatan. Pihak Developer akan mengikuti prosedur peraturan yang berlaku di Kab. Bantaeng, ujar Manager PT. Cipta Pundita Mas (Abdul Haris).

Komentar

Belum ada komentar

Tinggalkan Komentar