Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan/Non Perizinan Upt Pelayanan Perizinan Terpadu

 

Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan/Non Perizinan Upt Pelayanan Perizinan Terpadu

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat di semua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dukungan partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang beretika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, membuka lapangan kerja, memperkuat kemandirian dan daya saing regional maupun nasional.

 

Berkaitan dengan tersebut diatas, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu saat ini memfokuskan peningkatan kinerjanya secara optimal dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan (Public service). Melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu, masyarakat akan dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik dengan 3 PASTI yaitu KEPASTIAN PERSYARATAN, KEPASTIAN BIAYA DAN KEPASTIAN WAKTU PENYELESAIAN, karena semua proses pelayanan dilaksanakan dalam satu tempat. Guna menjamin kepastian tersebut maka diperlukan standar pelayanan sebagai acuan bagi seluruh komponen yang terkait dalam pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu.

 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan proses, yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pelayanan perizinan terpadu. Dengan demikian UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, merupakan ujung tombak dalam rangka peningkatan kinerja operasional pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat.

 

Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya UPT Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas: “Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pelayanan perizinan terpadu yakni, memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dari beberapa SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta Penyelenggaraan Ketatausahaan”. Dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi pelayanan perizinan terpadu.

 

B.  Maksud

1. Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap izin/non izin yang dilimpahkan pada Tahap I (sebanyak 76 izin)

2. Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Baru terhadap izin/non izin yang

    dilimpahkan pada Tahap II (sebanyak 47 izin)

3. Penyederhanaan dan penyesuaian prosedur perizinan sesuai Pepres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan  

    Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

 

C.  Tujuan

1.Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam bentuk menjamin kepastian persyaratan, kepastian biaya, 

   dan kepastian waktu penyelesaian izin/non izin.

2.Sebagai acuan kerja bagi seluruh komponen yang terkait dalam pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan

    Terpadu.

3. Penyederhanaan prosedur perizinan yang tidak sesuai dengan prinsip penyelengaraan PTSP dalam rangka mendukung

    praktek tata kelola pemerintahan yang baik di sektor pelayanan publik

 

C. Mekanisme Kegiatan

Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Revisi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BKPMD Prov. Sulsel yang melibatkan seluruh komponen yang terkait dalam pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu. Tim tersebut melalukan revisi dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

 

1. Identifikasi Izin dan Non Izin yang akan direvisi dan dibuatkan SOP barunya

2. Melakukan penyederhanaan prosedur terhadap izin/non izin yang memiliki mekanisme rumit tanpa menghilangkan fungsi

    kontrolnya

3. Menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur berdasarkan Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 dan

    Pepres Nomor 97 Tahun 2014

4. Membuat Draft Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

5. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala BKPMD

    Prov. Sulsel dan ditandatangani oleh Administrator Perizinan.

 

 

E. Tim Pelaksana

1. Kepala BKPMD Prov. Sulsel

2. Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Prov. Sulsel

3. Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel

4. Sekretaris BKPMD Prov. Sulsel

5. Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu

6. Para Kepala Seksi/Sub Bagian di UPT Pelayanan Perizinan Terpadu

7. Tim Teknis UPT Pelayanan Perizinan Terpadu

8. Staf UPT Pelayanan Perizinan Terpadu

9. SKPD Teknis terkait perizinan/non perizinan

 

 

F.  Dasar Pelaksanaan

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

    Pintu;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan

    Kualitas Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman   

   Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk

    Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang

    Pedoman Standar Pelayanan

 

Komentar

Belum ada komentar

Tinggalkan Komentar